DISWAY, Bone – Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bone, Najamuddin akhirnya angkat bicara terkait kisruh anggaran operasional terpadu Satpol-PP di bulan Ramadhan yang dihilangkan.
Menurut dia, sebenarnya persoalan tersebut tidak perlu terlalu dibesar – besarkan karena pengelolaan anggaran operasional terpadu yang digunakan setiap bulan suci Ramadhan itu bisa saja diatur secara internal oleh Satpol-PP sendiri .
” Anggaran setiap OPD itu kami serahkan secara gelondongan, artinya merekalah yang akan mengatur semua keperluan dan kebutuhan mereka,” katanya, Jumat, 8 April 2022.
Najamuddin mengakui jika sebelumnya sudah pernah dipanggil menghadap ke Sekda terkait soal tersebut dan diarahkan untuk ditambahkan anggaran untuk kegiatan terpadu Satpol-PP APBD perubahan 2022.
Najamuddin bahkan menuding jika Pengelola anggaran dari satpol PP itu masih belum memahami aturan kepengelolan anggaran dan administrasinya.
” Hal itu bisa saja dilakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhan mendesaknya dulu, karena bukan kami yang menentukan terkait apa kebutuhan mereka, ” pungkasnya .
Senada Sekertaris BPKAD Bone, A. Daddi. Dia menjelaskan jika dana setiap OPD itu digelontorkan secara gelondongan dan mekanisme pengelolaan anggaran saat ini berbasis online dan sudah tertata dalam aplikasi .
” Jadi walaupun kami paksakan untuk melakukan penambahan anggaran berdasarkan permintaan mereka, tetap tidak bisa terealisasi karena sudah teraplikasi secara online. Kecuali disaat nanti anggaran perubahan, ” tandasnya.***
(Subaer)
