DISWAY, Makassar – Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Pidsus Kejati Sulsel) mulai mengendus aroma korupsi tambang pasir laut di Kabupaten Takalar.
Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar kabarnya mulai diperiksa perihal kasus dugaan korupsi tambang pasir laut tersebut, Rabu, 30 Maret 2022.
Pejabat Pemkab Takalar yang diperiksa merupakan pejabat teras Pemkab Takalar di tahun 2020. Mereka berinisial IY, KH, HAS, HAI dan AI.
Adapun jabatan mereka mulai Kepala Dinas, Sekretaris, hingga Kepala Bidang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi membenarkan pemeriksaan terhadap deretan pejabat di lingkup Pemkab Takalar itu.
Hanya saja, Soetarmi enggan membeberkan terlalu jauh terkait pemeriksaan tersebut.
Menurut dia, pemeriksaan para pejabat di lingkup Pemkab Takalar itu masih seputar pemanggilan klarifikasi atas kasus dugaan korupsi tambang pasir laut. Sekaligus mengumpulkan bukti – bukti.
“Perkembangan kasus tambang di Takalar, penanganannya masih ada sebagian warkah (bukti) yang dicari, ” kata Soetarmi menanggapi pemeriksaan ‘pembantu’ Bupati Takalar Syamsari Kitta tersebut.
Diakui Soetarmi, sejauh ini tim masih berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulsel, sebelum meningkatkan status kasus tersebut.
“Tim masih intens berkordinasi dengan Kanwil BPN untuk memperoleh hal-hak yang dibutuhkan. Kesimpulan masih menunggu data-data dimaksud, ” sambungnya.
Sebagaimana diketahui tambang pasir laut di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, memiliki dampak kerusakan lingkungan, yang menimbulkan terjadinya abrasi.
Di mana tambang pasir laut di Takalar untuk memenuhi kebutuhan reklamasi pembangunan proyek strategis nasional Pelabuhan Makassar New Port (MNP).
Berkali-kali masyarakat melakukan aksi protes dengan unjuk rasa ke kantor Bupati Takalar. Namun tidak mendapat hasil positif.
Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, daerah di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang terdampak tambang pasir laut itu, antaranya Desa Tamasaju, Desa Bonto Sunggu, Desa Sampulungan, Desa Palalakkang, Desa Mangindara, Desa Popo dan Desa Kaluku Bodo. Di mana daerah itu telah mengalami abrasi yang sangat parah.***
