DISWAY, Makassar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Golkar, Suwardi Haseng diduga memanfaatkan mometum reses untuk mengkampanyekan kandidat Calon Presiden dan Gubernur.
Kegiatan reses yang seharusya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil). Malah dimanfaatkan
untuk mensosialiasasikan Ketua
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden dan
Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe sebagai bakal Gubernur Sulsel.
Hal itu dilakukan Suwardi saat reses
dengan dengan masyarakat Kabupaten Soppeng, Kamis, 16 Februari
2021.
Sosialisasi Airlangga Presiden dan
Taufan Pawe Gubernur dilakukan di
lima titik di Kabupaten Soppeng dan
terakhir di Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo.
“Harga mati bagi kami sebagai kader
memenangkan bapak Ketua Umum
DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai
Presiden dan bapak Ketua Golkar Sulsel
Taufan Pawe (TP) sebagai Gubernur,”
katanya di depan masyarakat.
Sosialisasi ini turut berbagi 1.500
paket sembako dengan penerapan
sembako 442 Kepala Keluarga (KK).
Dalam penyerahan bantuan tersebut,
Suwandi Husen meminta dukungan
masyarakat dalam memenangkan
Airlangga presiden dan Taufan Pawe
gubernur Sulsel.
“Ada 5 titik reses dan setelah reses
dilanjutkan sedekah beras yang ke semuanya sekira 1.500 kantong,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel itu.
Menurut dia, ada beberapa harapan
masyarakat di lima titik tersebut yang
tentunya akan disuarakan di kursi DPRD
Provinsi Sulsel.
“Iya, di titik terakhir Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo dibagi 442 KK, ” ungkapnya.
Dirinya mengaku, sangat antusias untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat terutama di Daerah Pemilihannya (Dapil).
“Iya, Alhamdulillah saya tambah
semangat untuk terus bersuara di DPR,
setelah ketemu dengan masyarakat,”
ungkapnya.
Selain itu, politikus Golkar dengan
perolehan suara 23.833 ini menyampaikan beberapa peraturan daerah
kepada konstituennya.
“Kami juga menyampaikan apa saja yang telah dan akan kami lakukan selama di DPRD (Provinsi Sulsel),” tutupnya.
Menanggapi itu, Pengamat politik
UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan etikanya reses murni kegiatan anggota legislatif difokuskan pada agenda utama reses yang diprogramkan tanpa adanya
kegiatan lain.
Menurut dia kegiatan reses yang
jelas dibiayai oleh APBD, tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan politik
praktis.
“Apalagi dengan agenda politik
2024 terkait Pilkada ataupun Pilpres.
Sebab reses memakai dana APBD,
jelas bukan peruntukan politik praktis
semisal agenda politik Pilkada atau
Pilpres,” jelasnya.***