Menu

Mode Gelap

Nasional · 10 Jun 2024 22:08 WITA

Keadilan Biaya, Kunci Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji


 Keadilan Biaya, Kunci Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji Perbesar

diswaysulsel.com, Jakarta, FMB9 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola dana haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Salah satu tantangan utama, yakni mendorong keadilan biaya bagi jemaah haji baik yang berangkat maupun yang masih menunggu, subsidi atau penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat harus mempertimbangkan kepentingan jemaah tunggu sehingga perlu diperhitungkan dengan baik.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep R Jayaprawira mengatakan, biaya operasional ibadah haji baik di dalam negeri dan di luar negeri melonjak tajam sejak terjadi COVID-2019. Untuk itu, hal yang harus dipahami adalah perlunya menjaga sustainabilitas keuangan haji, saat ini nilai manfaat hasil investasi yang dihasilkan alokasinya masih lebih besar digunakan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat saat ini.

“Keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaran haji,” jelas Acep dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mencari Solusi Biaya dan Masa Tunggu Haji’, Senin (10/6/2024).

Mengenai komposisi subsidi nilai manfaat saat ini, Acep mengungkapkan, rasio ideal subsidi adalah 70-30. Artinya, idealnya jemaah berangkat menanggung 70 persen dari BPIH dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar, bahkan diharapkan suatu saat dapat terjadi self financing.

Jika nominal dan persentase nilai manfaat yang didistribusikan ke jamaah tunggu besar, maka akumulasi nilai manfaat yg diperoleh setiap tahun akan dapat mengurangi kekurangan atau selisih biaya yang harus ditanggung jamaah. Idealnya harus ada keseimbangan yang logis antara jumlah yang dibayar oleh jemaah dan yang disubsidi oleh BPKH, sehingga pemberian nilai manfaat kepada jemaah tunggu dapat lebih besar.

“Sebagai contoh, jika biaya penyelenggaraan haji adalah Rp100 juta. Maka jemaah akan membayar Rp70 juta bersumber dari setoran awal dan setoran lunas serta nilai manfaat dari Virtual account masing-masing, Sehingga BPKH menanggung sisanya Rp 30 juta,” ujarnya.

“Sementara, rasio penggunaan nilai manfaat terhadap biaya haji yang terjadi selama ini belum ideal,” sambungnya.

Lanjut Acep mengatakan, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan haji yang lebih baik bisa tercapai dengan dukungan pendanaan yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki tugas utama mengelola keuangan haji. Tugas ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan dana haji.

Di sisi lain, saat ini BPKH memiliki beberapa tantangan dalam mengelola dana haji. Di antaranya masalah regulasi yang mengikat dan berdampak pada ruang gerak yang terbatas sehingga BPKH bertindak secara hati-hati dengan perhitungan yang matang.

“Menurut Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2014, jika terjadi kerugian, pengurus BPKH harus menanggung secara bersama-sama atau istilahnya tanggung renteng, sehingga pilihan investasi yang dilakukan harus mengutamakan keamanan dana jemaah,” ungkapnya.

Acep menekankan perlunya Revisi UU 34/2014 untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada BPKH dalam mengelola investasi dan membentuk pencadangan kerugian. Selama ini, investasi yang dilakukan BPKH terbatas, karena investasi harus dilakukan sesuai syariah. Terlebih produk-produk syariah ini relatif terbatas, sehingga membatasi pilihan investasi.

“Kami harus berinvestasi sesuai syariah. Tidak boleh ribawi. Sedangkan pasar keuangan syariah ini terbatas,” tambahnya.

Acep menegaskan pentingnya UU 34/2014 direvisi. Sebab dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan regulasi yang tepat, BPKH bisa terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

“Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan umat Islam secara keseluruhan,” tutup Acep.

Penulis: Andi Irfan

Artikel ini telah dibaca 32 kali

Baca Lainnya

Pelatnas di Eropa Bantu Atlet Indonesia Adaptasi Cuaca

15 Juli 2024 - 20:50 WITA

Kemenag Ancam Cabut Kontrak Garuda Indonesia, Penerbangan Jemaah Haji Balikpapan Delay 28 Jam

8 Juli 2024 - 19:19 WITA

Fase pemulangan Jemaah Haji, lebih dari separuh telah tiba di tanah air dari total 221 ribu kuota jemaah tahun 2024. (Foto: Kemenag)

Presiden Jokowi Apresiasi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan di RSUD Sinjai

4 Juli 2024 - 21:15 WITA

DKPP Ungkap Perbuatan Asusila Ketua KPU Hasyim As’yari, Begini Kronologinya

4 Juli 2024 - 14:06 WITA

Menurut Majelis hakim Ratna Dewi Pettalolo kronologi perbuatan asusila Ketua KPU Hasyim As'yari berlangsung saat melakukan bertugas sebagai Ketua KPU RI di Amsterdam. (Foto: Istimewa)

Buntut PDNS Diretas, Dirjen Aptika Kominfo Mengundurkan Diri

4 Juli 2024 - 13:51 WITA

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan dirinya mundur dari jabatannya. (Foto: Disway.ID-Ayu Novita)

Berhasil Retas Pusat Data Nasional, Hacker Brain Cipher: Kunci Kami Berikan Besok Secara Gratis

2 Juli 2024 - 17:36 WITA

Pengumuman kelompok Brain Cipher di Dark Web sebagaimana dilaporkan oleh akun riset dan monitorng Dark Web Stealthmole_int di X (twitter). (Foto: X @stealthmole_int)
Trending di Nasional