Menu

Mode Gelap

Berita · 18 Sep 2023 23:49 WITA

Komite III DPD RI Bahas PPDB Zonasi di Sulsel


 Komite III DPD RI Bahas PPDB Zonasi di Sulsel Perbesar

DISWAYSULSEL, MAKASSAR – Komite III DPD RI melakukan Kunjungan Kerja bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dengan agenda pengawasan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kunjungan DPD RI kali ini khusus membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi.

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, mengatakan kedatangan DPD RI untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 sebab adanya beberapa persoalan tentang realisasi sistem Zonasi pada PPDB.

“Mulai dari kecurangan terhadap penerimaan sistem zonasi ini, adanya pindah Kartu Keluarga dan sebagainya. Maka kita ingin mendengar apakah sistem PPDB Zonasi ini perlu dilakukan perbaikan, perubahan, atau perubahan hanya sampai di teknisnya saja,” ungkapnya kepada Harian Disway Sulsel (18/9/2023).

Sehingga, kata Hasan, nantinya pihak DPD RI akan mengkoordinasikan semua pengaduan tentang sistem zonasi ini ke kementerian terkait, kemudian akan melihat apakah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini akan dilakukan perubahan.

“Kalau mendengar yang tadi dari sekian akademisi yang melakukan pengaduan hanya satu saja yang mengatakan (zonasi) ini kurang baik. Tapi selebihnya mengatakan sistem ini masih layak dipertahankan. Hanya tinggal teknis pelaksanaannya di masing-masing daerah yang perlu diperbaiki,” tandasnya.

Sementara Anggota Komite III DPD RI, Lily Amelia Salurapa, mengatakan bahwa pada dasarnya zonasi adalah sistem yang bagus. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhitungkan.

“Jadi kendala-kendalanya itu yang ke depan harus diperbaiki. Contoh ada yang tiba-tiba masuk di KK yang baru padahal bukan di situ sebelumnya. Ini juga kan tentang pendidikan mental. Tapi bukan berarti sistem zonasi ini tidak baik, hanya perlu disempurnakan saja,” tuturnya.

Lily mengharapkan ke depannya dari pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga bisa merespon setiap pengaduan tentang sistem zonasi ini.

“Kita juga mengharapkan mudah-mudahan Mentri Pendidikan bisa datang ke sini lah, di Sulawesi Selatan. Supaya kita bisa curhat hal-hal yang memang penting untuk pendidikan,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, mengakui bahwa kasus dampak dari penerapan sistem zonasi di Sulsel sendiri tidak merata. Dia mengatakan bahwa kasus kecurangan yang dilakukan demi lolos dari sistem zonasi lebih banyak terjadi di Kota Makassar yang notabene memang daerah yang padat penduduk.

“Kasus zonasi di Makassar karena banyaknya temuan persoalan administrasi kartu keluarga. Di sekolah favorit seperti SMA 21 itu siswanya banyak sekali, karena ada banyak perpindahan dalam KK,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, mengatakan bahwa sistem zonasi ini perlu dipertahankan sebab punya hal positif.

“Sistem zonasi ini perlu dipertahankan. Sebab biaya ongkos siswa ke sekolah jadi rendah dan tentu berdampak juga dalam pengurangan kemacetan,” ujarnya. (Reg/**)

Artikel ini telah dibaca 131 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kemendagri dan BKN Panggil Pj Gub Sulsel Selesaikan Kasus ASN NJDM

19 Juni 2024 - 21:04 WITA

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh selepas rapat dengan para OPD lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 19 Juni 2024. (Foto: Disway-Fath)

Rekayasa Lalin dan Pengamanan Maksimal, Dishub Makassar Siap Tertibkan Shalat Ied Idul Adha 1445 H

15 Juni 2024 - 20:52 WITA

Dishub Makassar Siap Tertibkan Shalat Ied Idul Adha 1445 H. (Foto: Istimewa)

La Upe Hingga Manusia Udang, Hadir dalam Drama Cerita Rakyat SMP Islam Athirah Bukit Baruga

14 Juni 2024 - 18:33 WITA

Drama Cerita Rakyat SMP Islam Athirah Bukit Baruga. (Foto: Istimewa)

Tingkatkan Akurasi Prakirawan, BMKG Maritim Makassar Gelar Bimtek

14 Juni 2024 - 12:31 WITA

Tim Inovasi PT Semen Tonasa Raih Penghargaan Bintang 4 Ajang K3

13 Juni 2024 - 20:41 WITA

Dukung Pelestarian Lingkungan, PLN IP UBP Tello Salurkan Bantuan Meterial ke DLH Kota Makassar

13 Juni 2024 - 13:08 WITA

Proses Penyerahan Bantuan Material kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun 2024. (Foto: Istimewa)
Trending di Berita