DISWAY, Makassar – Ditreskrimsus Polda Sulsel diam-diam mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Toraja.
Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Widony Fedri menegaskan, kasus tersebut telah menjadi atensi dan mulai ditindaklanjuti oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel.
“Sudah jadi atensi untuk ditindak lanjuti oleh tim Tipikor, ” tegas perwira tiga melati lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu melalui pesan singkat, Jumat, 18 Februari 2022.
Sebagaimana diketahui, pekerjaan proyek yang menggunakan pagu anggaran Rp50 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 itu, kabarnya ditemukan terbengkalai alias mangkrak.
Proyek ini juga sempat mendapat sorotan lembaga anti korupsi bentukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Anti Corruption Committee Sulawesi.
Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun berharap, aparat penegak hukum agar menelusuri adanya dugaan pelanggaran baik sejak pelaksanaan tender hingga memeriksa kualitas pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan juknis atau melanggar juknis.
“Jika melihat di LPSE, pagunya Rp50 miliar tapi perusahaan yang menang itu penawarannya hanya Rp39 miliar lebih. Artinya kualitas pekerjaan bisa menjadi taruhan juga di sini. Saya kira sangat patut segera diselidiki,” ungkap Kadir.
Bahkan pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran puluhan miliar ini, ditemukan terbengkalai oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong.
Dia mengaku kecewa berat saat meninjau proyek yang kabarnya dikerjakan oleh sebuah perusahaan asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur itu.
Kondisi pekerjaan proyek yang anggarannya bersumber dari APBN itu, Frederik laporkan langsung ke Plt Gubernur Sulsel.
“Izin Pak Plt Gubernur, saya berada di salah satu proyek yang sangat strategis untuk pariwisata, tapi sayang sekali dana dan perhatian pemerintah dijawab dengan proyek yang amburadul seperti ini,” ungkap Frederik.
Ia pun mengungkapkan dampak yang dialami pemerintah akibat dari amburadulnya pekerjaan mega proyek yang berlokasi di objek wisata Tirotiku tersebut.
“Yang sangat dirugikan, selain pemerintah, adalah Toraja Utara karena daerah ini adalah daerah wisata. Dua proyek ini, baik yang ada di Tirotiku maupun di Bori’ Kalimbuang seharusnya membuat daya tarik wisata bertambah di Toraja Utara, tapi yang kita dapati sekarang adalah proyek yang terbengkelai,” ungkap Frederik.
Lebih lanjut ia menduga dalam proses penentuan pemenang tender proyek pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Toraja tersebut, pasti bermasalah. Sehingga kontraktor yang tidak layak kemudian terpilih menjadi pemenang.***
