Diswaysulsel, Makassar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hingga kini belum mengumumkan siapa Nahkoda DPD Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel).
Meski dua calon ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara virtual, 26 Januari 2022 lalu.
Kedua calon tersebut telah memaparkan visi – misi untuk membesarkan partai Demokrat di Sulsel di hadapan Tim Tiga.
Tim Tiga DPP Partai Demokrat terdiri dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsa dan Kepala BPOKK Herman Khaeron.
Bahkan beragam rumor telah beredar, bahwa DPP Partai berlambang mercy ini telah menggelar sidang pengambilan keputusan terkait penetapan Nahkoda Demokrat Sulsel, 8 Februari 2022.
Bahkan untuk mendapatkan posisi Ketua Demokrat Sulsel, kedua calon itu kabarkan mulai aktif membangun komunikasi dengan DPP.
Meski demikian, Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, belum ada jadwal pasti terkait kapan Ketua Demokrat Sulsel akan diumumkan.
Dia juga enggan menyebutkan secara spesifik siapa yang akan ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat.
“Nanti pada waktunya diumumkan. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat, ” kata Herman saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menjelaskan, dalam penetapan Ketua Demokrat Sulsel ada beberapa pertimbangan.
Apalagi kata dia, kedua calon Ketua Demokrat Sulsel itu telah mengikuti sejumlah tahapan seperti fit and proper test.
Dari situ, DPP Partai Demokrat secara tidak langsung telah memiliki barometer siapa yang akan ditunjuk sebagai Nahkoda Demokrat Sulsel.
“Belum ada pengumuman. Nanti akan disampaikan pada waktunya. Yang pasti, karena sudah melalui proses fit and propert test tentu sudah ada barometer penilaian dan evaluasi, ” kata Andi Nurpati.
Andi Nurpati mengemukakan, dalam penetapan Ketua Demokrat Sulsel juga memudahkan Dewan Pimpinan Pusat dalam mengukur kapasitas kedua calon.
Mengingat Ni’matullah dan Ilham Arief Sirajuddin sama – sama pernah menjadi Ketua Demokrat Sulsel.
“Karena Pak Ulla (Ni’matullah) dan Pak IAS sama-sama pernah jadi pemimpin atau ketua DPD, tentu ini penilaian DPP, ” ujar Andi Nurpati.
Tak hanya itu, Andi Nurpati juga mengungkapkan, dalam penetapan Ketua Demokrat Sulsel, DPP akan melihat kedua calon yang memiliki peran besar ketika partai berlambang mercy ini berupaya ‘dibegal’ kubu Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Menurut Andi Nurpati, ini juga menjadi pertimbangan utama Tim Tiga dalam menentukan Ketua Demokrat Sulsel.
“Semua tentu dinilai oleh tim tiga DPP, termasuk tentang KLB. Ada banyak aspek yang tentu menjadi dasar penilaian, di antaranya tentu loyalitas, ” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, ketika mencuatnya isu KLB Partai Demokrat versi Moeldoko, Ni’matullah merupakan salah satu kader yang paling getol menyuarakan penolakan.
Bahkan di berbagai kesempatan, wakil Ketua DPRD Sulsel ini menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, hanya Agus Harimurti Yudhoyono.
Tak hanya itu, respons Ni’matullah terkait KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Maret 2021 lalu, dia mengajak seluruh kader di Sulsel untuk menandatangani pakta integritas di hadapan notaris sebagai bentuk kesetiaan kepada AHY.
Ni’matullah juga pernah mempertahankan kepemimpinan AHY dengan membawa salinan putusan Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Negeri Makassar.
Sebagai bukti kepemimpinan AHY adalah ketua yang sah berdasarkan dukungan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Hingga Ni’matullah juga tercatat pernah memimpin konsolidasi DPD Demokrat dari berbagai Provinsi di Indonesia untuk menantang, KLB Moeldoko.
Berkenaan dengan itu, Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Andi Ali Armunantoro menilai, Ni’matullah dan IAS sebenarnya sama – sama memiliki peluang untuk menahkodai Partai Demokrat Sulsel.
Pertimbangannya, kata dia, Ni’matullah memiliki loyalitas yang besar terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Itu dibuktikan ketika isu KLB mencuat.
Sedangkan IAS, pernah terbukti membesarkan Partai Demokrat di Sulawesi Selatan ketika masih menjabat Wali Kota Makassar.
” IAS dengan segala kemampuannya pernah membesarkan Demokrat Sulsel dan Ni’matullah dengan loyalitasnya ikut membela AHY dalam kasus KLB Demokrat. Jadi saya rasa kalau dari segi kapasitas peluangnya kurang lebih sama, ” kata Ali.
Hanya saja, kata dia, Dewan Pimpinan Pusat otomatis memiliki pertimbangan lain dalam menentukan Nahkodai Demokrat Sulsel. Apalagi akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Namun penentuan Ketua Demokrat Sulsel, ungkap Ali, akan membuat Dewan Pimpinan Pusat dilema, karena dihadapkan beberapa hal.
“Ada dual hal yang saya rasa saat ini menjadi pertimbangan Demokrat, pertama adalah prospek pemilu 2024 yang mengharuskan meraup suara sebesar-besarnya. Dalam hal ini tentu Demokrat akan lebih mempertimbangkan IAS. Yang kedua adalah Isu anti korupsi yang terus didengungkan Demokrat, dalam hal ini tentu IAS akan di eksklusi dan Ni’matullah akan lebih dipertimbangkan, ” tandasnya.***