Menu

Mode Gelap

Hukrim · 20 Jun 2022 19:43 WITA

Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Mardani H Maming dan Adiknya Dicegah ke Luar Negeri


 Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Mardani H Maming dan Adiknya Dicegah ke Luar Negeri Perbesar

DISWAY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri untuk Bendahara Umum (Bendum) PBNU, Mardani H Maming (41 tahun) yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu bersama adiknya, Rois Sunandar Maming (38 tahun) selama enam bulan, terhitung Kamis 16 Juni hingga Jumat 16 Desember 2022.
 
Pencekalan oleh KPK terhadap Bendum PBNU Mardani H Maming dan Rois Sunandar dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.  
 
“Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi  terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan,” kata Ali Fikri di Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
 
Menurut Ali Fikri, KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud. 
 
“Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan,” tambahnya.
 
Informasi pencegahan terhadap Bendum PBNU Mardani H Maming dan Rois Sunandar, sebelumnya disampaikan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
 
“Betul (dicegah), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nursaleh melalui keterangannya yang diterima redaksi.
 
Nursaleh bahkan menegaskan bahwa pada surat permohonan pencekalan KPK itu, Mardani H Maming disebut berstatus tersangka.
 
Surat pencegahan yang dimaksud Achmad Nursaleh itu bernomor R-1334 dikeluarkan KPK pada Kamis 16 Juni ditujukan kepada  Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham RI.
 
Pada surat permohonan larangan bepergian ke luar negeri untuk Mardani H Maming dan Rois Sunandar itu, secara tegas KPK menyebut sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka Mardani H Maming terkait pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu.
 
Mardani H Maming dicekal dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu Kalsel periode 2010-2018, sedangkan Rois Sunandar sebagai Direktur Batulicin Enam Sembilan Pelabuhan.
 
Rabu Vonis Terdakwa Suap IUP

 
Sementara itu, pada Rabu (23/6/2022), Pengadilan Tipikor Banjarmasin bakal kembali menggelar persidangan dugaan suap pengalihan IUP Tanah Bumbu dengan agenda pembacaan vonis bagi terdakwa terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu bekas anak buah Bupati Mardani H Maming.
 
Mardani H Maming terseret dalam kasus tersebut karena menandatangani SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang ‘Persetujuan Pelimpahan IUP Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN)’.
 
SK Bupati tersebut bermasalah karena pengalihan atau pelimpahan IUP dilarang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang tegas melarang pengalihan IUP.
 
Raden Dwidjono sendiri sudah dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp1,3 miliar oleh JPU.
 
Dwidjono sendiri dalam pledoinya yang dibaca pada persidangan Senin 13 Juni 2022, justru menyebut soal uang pelican Rp1 miliar yang dilakukan Bupati Mardani H Maming untuk tandatangan IUP, serta adanya aliran dana Rp51,3 miliar dari perusahaan milik Dwidjono ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Mardani.
 
Mardani H Maming sendiri sudah diperiksa selama 12 jam oleh KPK pada Kamis 2 Juni 2022. Sementara Rois Sunandar Maming diperiksa KPK pada Kamis 9 Juni 2022.
 
Persidangan suap pengalihan IUP Tanah Bumbu sempat heboh setelah Christian Soetio, Direktur PT PCN yang juga adik mantan Dirut PT PCN Henry Soetio, bersaksi dalam persidangan pada Jumat 13 Mei 2022, bahwa Mardani H Maming menerima transfer Rp89 miliar dari PT PCN.
 
Cristian menyebut aliran dana itu diterima melalui perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Mardani, yakni PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Perkara Tipikor Rahabilitasi Daerah Irigasi Aparang Naik Proses Penyidikan di Kejari Sinjai

21 Mei 2024 - 13:17 WITA

Kejari_Sinjai

Dilaporkan Konsumen Lakukan Pemaksaan, 6 Depkolektor Diringkus Sat Reskrim Polres Sinjai

17 Mei 2024 - 12:55 WITA

Kasus Dugaan Mafia Tanah Siap Disidangkan, Jaksa Tunggu Polisi Serahkan Tersangka

16 Mei 2024 - 14:51 WITA

PN Makassar Tegaskan Kemendagri dan KPK Sudah Bisa Eksekusi Eltinus Omaleng, Ali Fikri : KPK Sedang Persiapkan Administrasi Eksekusi

15 Mei 2024 - 15:04 WITA

Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 Khusus Dr. Ahyar Parmika SH, MH.

Sat Resnarkoba Polres Sinjai Ringkus Pembeli dan Penjual Sabu

11 Mei 2024 - 23:34 WITA

Epy Kusnandar Pemeran Preman Pensiun Ditangkap Polisi Gegara Narkoba

10 Mei 2024 - 19:57 WITA

Pemeran utama Preman Pensiun Epy Kusnandar ditangkap polisi gegara narkoba. (Foto: Instagram: Epy Kusnandar)
Trending di Hukrim