Menu

Mode Gelap

Politik · 7 Mar 2022 03:24 WITA

Wacana Penundaan Pemilu 2024 Disebut Pengkhianatan Konstitusi


 Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Perbesar

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

]DISWAY, JAKARTA — Wacana penundaan Pemilu 2024 harus dicermati tentang apa alasan pare elite politik menyuarakan, bukan dinamika politik semata.

Demikian pernyataan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam acara diskusi virtual KEDAIKopi, bertemakan Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda, Minggu (6/3/2022).

Menurut Bivitri argumentasi 3 pimpinan partai politik yakni PKB, PAN dan Golkar yang disampaikan secara terbuka di media bisa dibaca orkestrasi apa yang sedang dibangun.

Bivitri secara tegas menyebut wacana penundaan pemilu 2024 sebagai bentuk dari pengkhianatan konstitusi yang dilakukan oleh seglintir elite politik di Indonesia.

“Saya kira saya memberikan kata yang lebih tepat penghianatan sebenarnya, kenapa? karena kita harus sadari bahwa konstitusi itu bukan sekadar teks dan juga politik bukan sekadar matematika,” demikian analisa Bivitri.

Dia menjelaskan, konstitusi bukan sekadar teks. Sebab, kalau caranya dengan mengubah konstitusi akan sangat mudah bagi penguasa mengubahnya.

Ia mengaku baru menyadari bahwa perubahan konstitusi sangat mudah dilakukan. Ia menceritakan bahwa dirinya bersama kawan-kawannya dulu tahun 2002 melakukan upaya perubahan konstitusi.

“Kemudian menyadari agak belakangan mengapa kita dulu tidak dorong di perubahan konstitusi seperti referendum,” ujarnya.

Pihaknya melakukan riset kecil tentang proses legislasi aturan amandemen Undnag Undang (UU). Hasilnya, aplikasi mengenai amandemen UU tidak semua yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945.

Dalam pandangan Bivitri, Pasal 37 uUUD 1945 yang ada hanya mengatur sepertiga saja dari jumlah anggota MPR DPR dan DPD 575 + 136. Dengan komposisi dukungan politik itu sudah bisa mengagendakan perubahan konstitusi.

Sedangkan secara teknis, rapatnya forum yaitu 2/3 dari anggota MPR dan persetujuan amandemen itu bisa sah dengan 50 persen plus 1 dari yang hadir.

“Rapat begitu mudah bahkan menurut saya lebih mudah daripada proses legislasi yang kemudian mencatatkan partisipasi publik,” katanya.

Apalagi, lanjut Bivitri, sekarang ditambahkan partisipasi bermakna lebih sederhana ketimbang misalnya dalam konsep legislasi itu disyaratkan soal-soal asas-asas peraturan peraturan perundang-undangan yang baik dalam konstitusi.

Berbeda dengan proses referendum di AS. Analisa Bivitri, jika di AS diberlakukan soal syarat tambahan persetujuan dari negara-negara bagian.

Sedangkan di Indonesia, dikatakan Bivitri bisa saja mengundurkan Pemilu hanya dengan mengubah pasal 22 UUD 1945.

“Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk Presiden DPR dan DPD semuanya kalau mau tiga periode tinggal mengubah pasal 7,” tutupnya(rmol/*)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024, Bupati Adnan Minta Bawaslu Meminimalisir Pelanggaran

5 Desember 2023 - 05:25 WITA

Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dirangkaikan dengan Deklarasi Kampanye Pemilu di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (4/12/2023). (Foto: Disway-Rusli)

Menangkan Prabowo-Gibran, REPNAS Akan Ciptakan 10 Juta Lapangan Pekerjaan

4 Desember 2023 - 08:03 WITA

Relawan Pengusaha Muda Nasional Nyatakan dukungan pada Prabowo-Gibran, Minggu 3 Desember 2023-(Disway-Fandi Permana)

Aisyah Tiar Beri Perhatian Khusus untuk Adat dan Budaya di Sulsel

3 Desember 2023 - 15:59 WITA

PPS Desa Manjalling Bulukumba Sasar Kaum Perempuan Gelar Sosialisasi Pemilu 2024

30 November 2023 - 21:01 WITA

Bawaslu Gowa Larang Kampanye di Sekolah

30 November 2023 - 19:18 WITA

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa, Yusnaeni. (ist)

Bawaslu Bone Surati Semua Parpol, Patuhi Zona Pemasangan Alat Peraga

29 November 2023 - 23:17 WITA

Trending di Bone