MAKASSAR, DISWAYSULSEL – Hasil sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Sulawesi Selatan (Sulsel) di luar prediksi banyak orang. Sebab pasangan calon yang digadang-gadang bakal terpilih dengan pengalaman dan gagasan yang dipunya, disalip pendatang baru. Itu terpotret di beberapa Kabupaten/Kota.
Misalnya di Gowa, Amir Uskara yang pernah duduk di DPRD Kabupaten hingga DPR RI, tumbang di tangan Husniah Talenrang. Pasangan nomor urut 1, Amir Uskara – Irmawati (Aurama) hanya memperoleh persentase suara sebanyak 46,98 persen versi quick count Jaringan Suara Indonesia (JSI).
Sementara pasangan nomor urut 2, Sitti Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin (Hati Damai) unggul dengan perolehan suara sebesar 53,02 persen. Hasil itu pun membuat adik Kabaharkam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran itu di atas angin.
Begitupun di Enrekang, Mitra Fachruddin yang merupakan mantan anggota DPR RI kalah dari Yusuf Ritangnga sebagai pendatang baru. Pasangan Yusuf- Andi Tenri Liwang La Tinro mengklaim kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 56,05 persen. Sedangkan, Putera mantan Bupati Enrekang Muslimin Bando, Mitra Fachruddin-Mahmuddin hanya 42,94 persen.
Selanjutnya di Pilkada Sinjai, mantan Wakil Bupati, Andi Kartini Ottong dan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Muzayyin Arif, sama-sama ditumbangkan oleh pendatang baru Ratnawati Arif-Andi Mahyanto Mazda.
Pasangan berakronim RAMAH ini mengklaim kemenangan setelah hasil quick count PT Insert Survei Indonesia menunjukkan pasangan tersebut unggul dengan angka 43,99 persen. Lalu disusul pasangan Muzayyin Arif-Andi Ikhsan Hamis dengan perolehan 30,56 persen, Andi Kartini-Muzakkir dengan suara 22,51 persen, dan Nursanti-Lukman Arsal dengan 3,26 persen.
Bergeser di Kabupten Bone, mantan Sekda Andi Islamuddin yang berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Porvinsi Irwandi Natsir, kalah dari pasangan mantan Kadis Pertanian Bone sekaligus adik Mentan Amran Sulaiman, Andi Asman Sulaiman.
Keunggulan adik Mentan ini juga terlihat pada quick count Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel). Dimana pasangan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) – Fatmawati Rusdi dinyatakan unggul versi quick count dari pasangan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto – Azhar Arsyad.
Padahal, rekam jejak ASS sebagai petahana sudah dianggap kurang bagus memimpin pemerintahan provinsi Sulsel. Tapi Pilkada kali ini suara ASS masih saja tinggi.
Lantas, apa yang membuat para tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni dapat ditumbangkan oleh pendatang baru atau petahana dengan rekam yang jejak buruk? Apakah ini menandakan masih tingginya pragmatisme masyarakat Sulsel dalam memilih pemimpin?
Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos), Arif Wicaksono menilai, sikap pragmatis masyarakat Sulsel dalam memilih pemimpin pada Pilkada ini tentu masih ada. Kendati demikian, dia mengatakan, Pilkada Serentak 2024 ini jumlah pemilih rasional juga terus meningkat.
“Di sini saya menganggap justru sebaliknya, selain pragmatisme tetap ada tapi masyarakat Sulsel di 24 kabupaten kota sudah semakin melihat rasional siapa saja pemimpin-pemimpinnya,” katanya kepada Harian Disway Sulsel, Kamis, 28 November 2024.
“Kalau yang melihat program (gagasan) tentu ada, tapi kemungkinan tidak sampai 50 persen yang betul-betul memprioritaskan program itu sebagai dasar pilihannya,” sambungnya.
Arif mengungkapkan, ada beberapa faktor yang kemungkinan besar membuat para tokoh-tokoh berpengalaman tumbang dalam Pilkada Serentak ini. Salah satunya, rendahnya partisipasi pemilih.
“Tentu ada banyak faktor dan itu kompleks tidak bisa dibedah satu-satu. Tapi yang paling berpengaruh sebetulnya, selain masih ada pragmatise dan peningkatan pemilih rasional. Tapi perlu juga diperhatikan partisipasi politik di beberapa tempat rendah,” jelasnya.
Dengan rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada ini, tidak menutup kemungkinan beberapa kandidat lebih unggul karena banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
“Itu menunjukkan di antara semua yang terpilih ini, mereka terpilih karena yang lain tidak pergi ikut memilih,” sebutnya.
Jika dihubungkan dengan maraknya praktek politik uang, Arif tak menampik hal itu merupakan faktor yang menyebabkan tumbangnya beberapa tokoh potensial.
“Bisa juga itu (tumbang karena politik uang). Kan saya bilang masih ada pemilih yang pragmatis, itu selaras dengan banyaknya kasus di Bawaslu yang diproses saat ini,” kuncinya.
Sementara, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Hasrullah mengungkapkan, praktek politik uang kontestasi politik ini sudah menjadi hal yang post truth, selalu diulang-ulang dan sudah dianggap biasa oleh masyarakat.
“Tapi memang dengan peristiwa seperti ini, kita punya moral untuk menegakkan demokrasi adalah moral uang, semua dilakukan dengan uang. Saya kira perlu dipikirkan masa depan. Barangkali cara-cara seperti ini sudah biasa, dan tidak merasa orang sudah berdosa,” jelasnya kepada Harian Disway Sulsel.
Menurut dia, politik uang yang merebak ini tentu telah merusak sendi-sendi demokrasi. Sehingga dia pun menyimpulkan, para oknum kandidat yang menggunakan politik uang untuk meraih kemenangan adalah mereka yang tidak bisa menang secara demokratis.
“Jadi dia gunakan uang itu untuk meraih kekuasaan. Dan saya menganggap ini adalah dosa politik. Jadi orang-orang yang menggunakan politik uang itu akan mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak halal,” tegasnya.
Menurut data temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel, sejak masa tenang hingga hari pencoblosan 27 November kemarin, kasus politik uang menjadi salah satu laporan yang banyak masuk. Setidaknya ada sekitar 21 laporan money politic yang tersebar di 10 kabupaten kota di Sulsel.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, sebaran kasus politik uang, antaranya Soppeng 2 laporan, Enrekang 2 laporan, Wajo 2 laporan, Pinrang 1 Laporan, Luwu Timur 2 Laporan dan 3 temuan, Bulukumba 4 laporan, Sidrap 1 laporan, Sinjai 1 temuan, Bone 1 laporan, dan Gowa 2 Laporan.
Saiful mengungkapkan, selama masa tenang Pilkada hingga hari pencoblosan telah ada total 55 kasus yang ditangani Bawaslu. Dimana hal itu terdiri dari 51 laporan dan 4 temuan yang saat ini masih tengah berproses di Bawaslu provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota sebagai lokusnya.
